SEJARAH PERMINATAN-RESPON INTERNASIONAL TERHADAP PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA-PERTEMUAN KE 4

 B. Pengakuan PBB

Untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia Internasional, Indonesia terus berupaya untuk menjadikan sengketa Indonesia-Belanda menjadi salah satu agenda PBB. Upaya ini selanjutnya didukung dengan upaya dari India dan Australia untuk mengajukan sengketa tersebut ke DK PBB pada 28 Juli 1947, setelah Agresi Militer Belanda I terhadap Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947.

Pencapaian ini tentu sangat menguntungkan pihak Indonesia, karena telah berhasil meyakinkan dunia bahwa masalah ini adalah masalah dunia internasional. Hal ini selanjutnya menjadikan citra Indonesia meningkat baik di dunia Internasional. Indonesia pun sedikit demi sedikit mampu mengatasi tekanan politik dan militer Belanda. Belanda pun semakin tersudut karena pendapat dunia yang mulai mencela tindakan Belanda.

Dukungan Australia terus berlanjut dengan pembuatan resolusi Australia yang di ajukan ke DK PBB terkait masalah ini. Resolusi tersebut menyatakan bahwa "diakhirinya permusuhan sehingga arbitrasi bebas dapat menentukan baik-buruknya kasus ini.dan pemusnahan selanjutnya dari jiwa dan harta dapat dihindarai" Resolusi ini pun didukung India dengan usulan tambahan redaksi resolusi, " agar kedua pihak menarik pasukannya ke garis demarkasi yang di setujuai sebelumnya"

Pihak DK PBB pun langsung memberitahukan resolusi ini kepada pihak Belanda yaitu wakil pemerintah Belanda di PBB, Van Kleffens serta pihak Indonesia yang dikirimkan langsung dengan surat kawat ke PM Indonesia saat itu Amir Syarifuddin.

Selanjutnya muncul jasa-jasa baik, seperti dari AS untuk menjadi penengah. Indonesia menerima hal tersebut, namun pada proses selanjutnya Indonesia menilai bahwa DK PBB perlu turun tangan pula dalam hal ini. Solusi yang akhirnya muncul adalah membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terus dapat mengawal kondisi konflik antara Indonesia dan Belanda . Komisi tersebut pun di isi oleh dua negara yang ditunjuk oleh Indonesia dan Belanda. Indonesia memilih Australia dengan wakil Richard Kirby, dan Belanda memilih Belgia dengan wakil Paul Van Zealand. Satu negara lagi adalah pilihan dari dua negar yang dipilih tersebut dan mereka pun memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh dr. Frank Graham.KTN dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947 dan mulai bertugas di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947. KTN ini berhasil mengantar pihak Indonesia-Belanda ke meja perundingan Renville.

Pada tanggal 28 Januari 1949, PBB membentuk United Nations Commisions for Indonesia (UNCI) untuk mengantikan Komisi Tiga Negara yang dianggap gagal dalam mendamaikan Indonesia-Belanda setelah Belanda melangar Perjanjian Renville dengan melaksanakan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948. UNCI bertugas untuk membantu melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengebalian kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia dan berhak mengajukan usul-usul guna membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. Anggota Australia diwakili oleh Chritchley, Belgia diwakili oleh Herremans, dan Amerika Serikat diwakili oleh Merle Cochran. Komisi PBB untuk Indonesia ini berperan besar dalam mengadakan Perundingan Roem-Royen di Jakarta dan Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda yang mendorong terjadinya pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

DICATAT DIBUKU CATATAN, NANTI AKAN BAPAK PERIKSA...

Share this post